Berita Unggulan
Daftar Postingan
Kesehatan
Indonesia Memperkuat Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan melalui Analisis Pasar Ketenagakerjaan
Indonesia tengah berupaya mengatasi kesenjangan yang telah lama ada terkait sumber daya manusia kesehatan (SDMK) seperti kekurangan jumlah, ketidaksesuaian kemampuan, dan ketimpangan distribusi tenaga kesehatan antardaerah. Hanya 78.1% rumah sakit pemerintah yang memiliki tujuh layanan medik spesialis, yaitu radiologi, anestesiologi, patologi klinis, bedah, pediatrik, obstetrik dan ginekologi, dan penyakit dalam. Hal ini menciptakan ketimpangan akses layanan spesialis di negara ini. Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkirakan dengan meningkatnya kebutuhan seiring pertumbuhan populasi dan peningkatan beban penyakit, pada 2032 Indonesia akan kekurangan sekitar 65.000 dokter spesialis. Di tingkat primer, hanya 65% pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang memiliki sembilan jenis SDMK sesuai standar minimum: dokter umum, dokter gigi, perawat, bidan, petugas promosi kesehatan, petugas kesehatan lingkungan, tenaga gizi, apoteker, dan ahli teknologi laboratorium medik.
Menanggapi hal ini, Kementerian Kesehatan, dengan dukungan World Health Organization (WHO), melaksanakan analisis pasar tenaga kerja kesehatan untuk memperkuat kebijakan-kebijakan SDMK yang berbasis bukti. Pendekatan ini mengkaji keseluruhan pasar tenaga kerja kesehatan secara komprehensif dengan menganalisis pelatihan, penugasan, distribusi, dan retensi tenaga kesehatan di seluruh sistem kesehatan.
Inisiatif ini dimulai dengan lokakarya bersama berbagai pemangku kepentingan pada 8 Desember 2025, kemudian pertemuan peluncuran resmi pada hari berikutnya. Kemenkes mengundang para direktur di bawah Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan dan tim-tim kerja untuk mengevaluasi isu-isu prioritas SDMK, mempertajam kebijakan, menyepakati persyaratan data, dan menetapkan lini waktu indikatif untuk periode analisis Januari–Juni 2026. WHO mendukung diskusi-diskusi ini dengan membantu memperjelas hasil serta pendekatan teknis yang diharapkan.
Selanjutnya, Kemenkes akan memimpin pengambilan data kuantitatif yang meliputi kapasitas pendidikan dan pelatihan, jumlah dan distribusi SDMK, perekrutan dan lowongan posisi, atrisi dan perpindahan, upah, serta pemberian layanan di puskesmas dan rumah sakit. WHO akan memberikan bantuan teknis di sepanjang pemetaan, validasi, dan analisis dini data untuk mengidentifikasi tren-tren awal serta mengarahkan dialog kebijakan.
dr. Yuli Farianti, M.Epid, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan, secara resmi membuka peluncuran analisis pasar tenaga kerja kesehatan pada 9 Desember 2025. Kredit: Kemenkes RI
dr. Yuli Farianti, M.Epid, Direktur Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, menekankan pentingnya kegiatan ini. “Analisis ini merupakan fondasi penting bagi kebijakan-kebijakan SDMK di masa mendatang. Saya mendukung proses ini dan mendorong semua pemangku kepentingan untuk berkontribusi aktif dan memastikan data yang digunakan berkualitas baik, sehingga analisis kebijakan yang dihasilkan terpercaya dan akuntabel untuk memperkuat SDMK Indonesia,” katanya.
Bagi Indonesia, analisis pasar tenaga kerja kesehatan ini akan memampukan pembuat kebijakan untuk menyusun solusi terarah atas kekurangan dan kesenjangan distribusi. Seiring waktu, hal ini akan berkontribusi pada sistem kesehatan yang lebih kuat dan berketahanan dengan akses layanan berkualitas lebih terjamin bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Budaya
100 raja dijadwalkan hadiri Festival Adat Budaya Nusantara di Salatiga
Semarang (ANTARA) – Lebih dari 100 raja, sultan dan pemangku adat dari dalam maupun luar negeri dijadwalkan menghadiri Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 di Kota Salatiga, Jawa Tengah, pada 24–28 Juli 2026.
Ketua Panitia Festival Adat Budaya Nusantara ke-7, Dance Ishak Palit di Semarang, Kamis, mengatakan hingga saat ini sekitar 37 raja dari luar negeri dan hampir 80 raja dari berbagai daerah di Indonesia telah mengonfirmasi kehadiran.
Ia menjelaskan Festival Adat Budaya Nusantara merupakan kolaborasi Pemerintah Kota Salatiga dengan Masyarakat Adat Nusantara (Matra).
Matra adalah organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan di Indonesia, serta memiliki jejaring dengan kerajaan di berbagai negara.
Selama lima hari penyelenggaraan, festival akan diisi berbagai agenda, di antaranya royal dinner dan Festival Putri Keraton pertama.
Puncak acaranya adalah para raja, sultan dan pemangku adat akan menandatangani Piagam Salatiga yang berisi deklarasi bersama untuk memperkuat peran kerajaan dan keraton dalam menjaga nilai-nilai adat dan budaya bangsa.
“Ketahanan adat dan budaya bangsa ini ada di kerajaan-kerajaan dan keraton-keraton. Karena itu kami menyiapkan Piagam Salatiga yang akan ditandatangani seluruh kerajaan bersama unsur pemerintah,” katanya saat audiensi dengan Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi untuk melaporkan tentang kegiatan tersebut.
Dance yang juga Ketua DPRD Kota Salatiga itu menambahkan Festival Adat Budaya Nusantara telah memasuki penyelenggaraan ketujuh.
Sebelumnya, kegiatan serupa pernah digelar di sejumlah daerah, antara lain Borobudur (Jateng), Bali, dan Jambi.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan festival tersebut, serta dijadwalkan menghadiri rangkaian kegiatan pada 25 Juli 2026.
